Penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan di Perseroan berlandaskan pada :

• Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
• Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
• Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21 /POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka;
• Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RapatUmum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka;
• Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten dan Perusahaan Publik;
• Pedoman Umum GCG Indonesia, dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance; Roadmap Tata Kelola Perusahaan Indonesia yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

PT Intraco Penta Tbk (Perusahaan atau Entitas Induk) didirikan berdasarkan Akta No. 13 tanggal 10 Mei 1975 dari Milly Karmila Sareal, S.H., notaris di Jakarta. Akta pendirian ini disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. Y.A.5/199/15 tanggal 10 Juni 1975 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 38 tanggal 11 Mei 1993, Tambahan No. 2084. Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta No. 38 tanggal 20 April 2017 dari Fathiah Helmi, S.H., notaris di Jakarta, mengenai peningkatan modal dasar dan modal ditempatkan dan disetor perseroan. Perubahan tersebut telah memperoleh persetujuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat No. AHU-0010514-AH.01.02 Tahun 2017 tanggal 12 Mei 2017.

Berdasarkan hasil RUPS Luar Biasa Tahun 2019, susunan anggota Dewan Komisaris INTA adalah sebagai berikut:

Komisaris Utama                    : Halex Halim

Komisaris                                 : Leny Halim

Komisaris Independen          : Jugi Prajogio

Dewan Komisaris pada akhir 2019 telah menyusun kebijakan penilaian sendiri (self assessment) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris. Self assessment dilakukan oleh setiap anggota untuk menilai pelaksanaan kinerja secara kolegial. Tujuan self assessment ini adalah untuk mendorong kontribusi setiap anggota Dewan Komisaris agar meningkatkan kinerja Dewan Komisaris.

Berdasarkan hasil RUPS Luar Biasa Tahun 2019, susunan anggota Direksi INTA adalah sebagai berikut:

Direktur Utama                         : Petrus Halim

Direktur                                       : Eddy Rodianto

Atas jasanya terhadap perseroan, Direksi menerima remunerasi yang besarnya telah diputuskan oleh Dewan Komisaris. Sebelumnya, Komite Audit telah mengkaji jumlah remunerasi untuk memastikan bahwa hal tersebut telah sesuai dengan prestasi dan pencapaian individu dan Perseroan

Seluruh anggota Komite Audit telah memenuhi kriteria independensi dan integritas yang dipersyaratkan. Anggota Komite Audit tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Perseroan, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Komite Nominasi dan Remunerasi bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris guna membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris terkait dengan pemberian rekomendasi atas pemberian nominasi dan remunerasi dari anggota Dewan Komisaris, Direksi, serta Anggota Komite lain di tingkat Dewan Komisaris serta kerangka remunerasi Pejabat Eksekutif dan Pegawai secara keseluruhan sesuai dengan kerangka Good Corporate Governance (GCG) dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik. Komite Nominasi dan Remunerasi dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No.001/SKDK/INTA/IV/2017 tentang Pengangkatan Komite Nominasi dan Remunerasi dengan keanggotaan.

Komite Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dibentuk dengan tujuan membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terkait dengan visi dan rencana strategis INTA, yaitu membangun ekonomi lokal dan juga membangun negara sesuai dengan prinsip GCG. Komite ini dibentuk berdasarkan surat keputusan Dewan Komisaris no. 003/SKDK/INTA/IV/2017.

Komite Manajemen Risiko dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No.002/SKDK/INTA/IV/2017 tentang Pengangkatan Komite Manajemen Risiko dengan keanggotaan, sebagai berikut:

Uraian singkat pelaksanaan kegiatan komite Manajemen Risiko adalah sebagai berikut:

• Menyusun Kebijakan Kerangka Manajemen Risiko Korporasi.
• Menyusun Standar Evaluasi Enterprise Risk Management.
• Mengusulkan untuk pembentukan Unit Manajemen Risiko di bawah level Direksi.
• Mengusulkan untuk penyusunan kebijakan yang berkaitan dengan Credit and Collection Process Management.
• Melakukan pembahasan Risk Allocation and Risk Mitigation Strategy untuk beberapa Bisnis / Proyek di Perusahaan.

PT Intraco Penta, Tbk telah memiliki Sekretaris Perusahaan yang berperan sebagai penghubung antara Perseroan dengan para investor, pelaku pasar modal, regulator dan juga para pengamat serta masyarakat secara lebih luas. Sekretaris Perusahaan memfasilitasi komunikasi yang efektif dan memastikan tersedianya informasi untuk berbagai pihak serta berperan sebagai penghubung utama antara Perseroan, Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek Indonesia dan publik.

Posisi Sekretaris Perusahaan saat ini dijabat oleh Ridyawan Amnar berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Intraco Penta Tbk No. 080/CORPSEC-INTA/X/2019.

Tugas Sekretaris Perusahaan :

• Mengelola informasi yang berkaitan dengan kebijakan dan aktivitas perusahaan kepada internal perusahaan.
• Mengatur arus informasi dari dan kepada media, investor, pemegang saham dan stakeholders lainnya.
• Mengatur dan mengkoordinir pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris, Direksi dan Komite serta mendokumentasikan hasil rapat dan menindaklanjuti hasil rapat tersebut kepada divisi terkait.
• Menyimpan dan mengelola dokumen (Corporate Record) terkait dengan dokumen korporasi (korespondensi maupun arsip).
• Menyampaikan keterbukaan informasi kepada regulator maupun pemegang saham sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
• Menyampaikan laporan berkala ataupun insidentil dalam rangka kepatuhan Perseroan sebagai
  perusahaan publik.
• Mengkoordinasikan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) 2017 dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB).
• Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan korporasi baik kegiatan internal maupun eksternal.
• Melaksanakan semua aspek keterbukaan informasi atau komunikasi perusahaan, baik internal maupun
  eksternal perusahaan.

Seluruh komunikasi dengan pihak eksternal dikoordinasikan dibawah Unit Sekretaris Perusahaan serta dibantu oleh tim dari hubungan media dan investor. Penyampaian Informasi ke Bursa Efek Indonesia (BEI). INTA menyediakan fasilitas jalur dan sarana komunikasi dengan pihak Eksternal melalui:

1. Alamat untuk keperluan surat-menyurat
2. Telepon
3. Email khusus (diluar email pemasaran dan layanan pelanggan)
4. Situs

Sistem Pengendalian Internal

INTA, sebagai perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia telah memiliki Sistem Pengendalian Intern (Internal Control System) yang merupakan suatu mekanisme pengendalian yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris secara berkesinambungan (on going basis) dalam rangka pencapaian tujuan perusahaan.

Kesesuaian Sistem Pengendalian Intern COSO - Internal Control Framework

Untuk keperluan di atas INTA telah mengadopsi prinsip Pengendalian Intern berdasarkan COSO Model dengan 5 (lima) komponen yang harus dikendalikan antara lain Pengawasan Lingkungan, Penilaian Risiko, Komunikasi Informasi dan Pemantauan serta Pengawasan Kegiatan.

Peran

• Meningkatkan nilai Perusahaan dengan memberikan jasa asuransi dan jasa konsultasi secara independen dan objektif.
• Menggunakan pendekatan yang sistematis dalam mengevaluasi dan meningkatkan efektifitas manajamen risiko, pengendalian dan tata kelola Perusahaan.

Penugasan dan aktivitas Unit Audit Internal telah dilaksanakan sesuai dengan Standar Internasional untuk Praktik Profesional Audit Internal dan Kode Etik yang dikeluarkan oleh Institute of Internal Auditors (IIA).

Unit Audit Internal yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden Direktur dan Komite Audit.

Posisi Kepala Unit Audit Internal di 2019 dijabat oleh Ivan Sondang Agustinus Lingga.

Pedoman etika dan perilaku adalah sekumpulan komitmen yang terdiri dari etika bisnis INTA dan etika kerja insan INTA. Penerapan pedoman dan perilaku bertujuan agar Perseroan dapat mencapai visi dan misi yang telah disusun bersama. Selain itu, pedoman etika dan perilaku bertujuan agar Perseroan dapat mencapai hasil kinerja yang konsisten dan sesuai dengan budaya INTA. Penerapan pedoman perilaku secara terus-menerus akhirnya membentuk budaya perusahaan yang dirumuskan sebagai CINTA yaitu Collaborative, Innovative, Network, Trustworthy, dan Assurance.

Prinsip-prinsip dasar GCG yang diterapkan INTA terangkum dalam TARIF, yakni Transparency, Accountability, Responsibility, Independency, dan Fairness. Organ yang mempunyai kekuasaaan dan kewenangan tertinggi di INTA adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Organ ini merupakan forum utama para pemegang saham menggunakan hak dan wewenangnya terhadap manajemen perusahaan.

Tugas dan tanggung jawab utama Dewan Komisaris adalah mengawasi jajaran Direksi dalam melakukan tugasnya sesuai dengan keputusan RUPS dan aturan yang berlaku. Dewan Komisaris juga berfungsi memberikan masukan dan pertimbangan mengenai kebijakan yang perlu diambil oleh jajaran Direksi demi kepentingan Perseroan.

Direksi bertanggung jawab penuh dalam menjalankan kegiatan operasional Pengembangan bisnis dan pengelolaan risiko Perseroan. Tanggung jawab ini dilakukan secara profesional untuk meningkatkan kinerja Perseroan sehingga dapat mencapai tujuan Perseroan, yakni memberikan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan.

Piagam Komite Audit diatur oleh Dewan Komisaris sebagai pedoman bagi Komite Audit dalam melakukan peran dan tanggung jawabnya secara transparan, akuntabel, kompeten, dan independen dengan tujuan agar dipimpin, dikelola dan dijalankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Komite Manajemen Risiko bertugas dan bertanggung jawab membantu Dewan Komisaris dalam memberikan pendapat profesional dan independen. Pendapat ini bertujuan memastikan bahwa Direksi menerapkan Manajemen Risiko Perusahaan secara baik.

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite Manajemen Risiko mencakup:

• Mengelola risiko kredit Perusahaan
• Mengelola risiko pasar
• Mengelola risiko struktur tingkat bunga
• Mengelola risiko investasi
• Mengelola risiko likuiditas
• Mengelola risiko model

Dalam rangka meningkatkan efektivitas penerapan sistem pengendalian internal dan Good Corporate Governance, Perusahaan membuat pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran (Whistlelowing System) secara jelas, mudah dimengerti dan mudah diimplementasikan dengan menitik beratkan pada pengungkapan dari pengaduan (pelaporan) oleh seluruh karyawan (pihak internal) dan pihak eksternal terhadap tindakan kecurangan, pelanggaran terhadap hukum, Peraturan Perusahaan, kode etik, dan benturan kepentingan yang terjadi di Perusahaan.

Ketentuan Pelaporan :

Pengaduan oleh pihak internal dan pihak eksternal harus didasari oleh itikad baik dan tidak didasari oleh keluhan pribadi maupun prasangka buruk/ fitnah.

Penyimpangan atau pelanggaran yang dilakukan Pihak Internal atau Pihak Eksternal yang dapat dilaporkan kepada Whistleblowing System antara lain :

• Penyimpangan terhadap peraturan Perusahaan dan perundang-undangan yang berlaku.
• Penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan lain di luar Perusahaan (pengungkapan informasi rahasia Perusahaan kepada media atau pihak luar Perusahaan).
• Pelanggaran kode etik (prinsip dasar yang universal tentang benar dan salah, mengetahui apa yang benar dan melakukan hal yang benar).
• Pemerasan
• Pencurian (penyalahgunaan dan penggelapan Aset Perusahaan).
• Perbuatan kecurangan (sabotase produk Perusahaan, pemalsuan catatan keuangan, penjualan, produksi, inventaris, rekayasa akuntansi dan lain-lain).
• Benturan kepentingan.
• Gratifikasi/ Korupsi (menerima suap, mark-up harga atau hiburan yang berlebihan dari pemasok dan pelanggan).
• Tindakan kekerasan (ancaman, diskriminasi dan pelecehan seksual).
• Pelanggaran Lingkungan Hidup.
• Pelanggaran lain yang merugikan Perusahaan.

INTA telah menerapkan Kebijakan Komunikasi Perusahaan dalam rangka meningkatkan nilai tambah bagi pemegang saham atau investor untuk mendukung prinsip keterbukaan dan kesetaraan Informasi bagi seluruh pemegang saham maupun investor sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 32/ SEOJK.04/2015 Tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka mengenai Hubungan Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham Dalam Menjamin Hak-Hak Pemegang Saham dan Keterbukaan Informasi.

Kebijakan Komunikasi Perusahaan bertujuan untuk memberikan informasi kepada para pemegang saham dan investor secara wajar dan tepat waktu sehingga dapat melakukan evaluasi terhadap kinerja keuangan dan operasional Perusahaan.

Dewan Komisaris telah menyusun kebijakan Penilaian sendiri (self assestment) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris. Self assestment dilakukan oleh setiap anggota untuk menilai pelaksanaan kinerja secara kolegial. Tujuan self-assessment ini adalah untuk mendorong kontribusi setiap anggota Dewan Komisaris agar dapat meningkatkan kinerja di periode selanjutnya.

Disamping itu, sebagai Perusahaan publik, PT Intraco Penta Tbk melakukan proses assessment terhadap kinerja Direksi sesuai prosedur yang telah ditentukan sebelumnya. Pihak yang melakukan Penilaian terhadap kinerja Direksi adalah Dewan Komisaris yang kemudian disetujui oleh pemegang saham.

INTA telah memiliki sistem pengendalian intern yakni suatu mekanisme pengendalian yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris secara berkesinambungan. Sistem pengendalian intern ini bertujuan agar Perseroan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas penerapan sistem pengendalian internal dan Good Corporate Governance, Perusahaan membuat pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran (Whistlelowing System) secara jelas, mudah dimengerti dan mudah diimplementasikan dengan menitik beratkan pada pengungkapan dari pengaduan (pelaporan) oleh seluruh karyawan (pihak internal) dan pihak eksternal terhadap tindakan kecurangan, pelanggaran terhadap hukum, Peraturan Perusahaan, kode etik, dan benturan kepentingan yang terjadi di Perusahaan.

Pengaduan oleh pihak internal dan pihak eksternal harus didasari oleh itikad baik dan tidak didasari oleh keluhan pribadi maupun prasangka buruk/ fitnah.

Penyimpangan atau pelanggaran yang dilakukan Pihak Internal atau Pihak Eksternal yang dapat dilaporkan kepada Whistleblowing System antara lain :

• Penyimpangan terhadap peraturan Perusahaan dan perundang-undangan yang berlaku;
• Penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan lain di luar Perusahaan (pengungkapan informasi rahasia Perusahaan kepada media atau pihak luar Perusahaan);
• Pelanggaran kode etik (prinsip dasar yang universal tentang benar dan salah, mengetahui apa yang benar dan melakukan hal yang benar);
• Pemerasan;
• Pencurian (penyalahgunaan dan penggelapan Aset Perusahaan);
• Perbuatan kecurangan (sabotase produk Perusahaan, pemalsuan catatan keuangan, penjualan, produksi, inventaris, rekayasa akuntansi dan lain-lain);
• Benturan kepentingan;
• Gratifikasi/ Korupsi (menerima suap, mark-up harga atau hiburan yang berlebihan dari pemasok dan pelanggan);
• Tindakan kekerasan (ancaman, diskriminasi dan pelecehan seksual);
• Pelanggaran Lingkungan Hidup; dan
• Pelanggaran lain yang merugikanPerusahaan.
• E-Form Sistem Pelaporan Pelanggaran: Disini

Sekretaris Perusahaan dapat dihubungi pada Email : corpsec@intracopenta.com

Link File : Risalah RUPS 2019